Tabanan – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tabanan mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan pembongkaran bangunan restoran berkonstruksi baja di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel. Penindakan ini dilakukan karena bangunan tersebut dinilai terbukti melanggar aturan tata ruang di kawasan warisan budaya dunia.
Kasat Pol PP Tabanan, I Putu Agus Hendra Manik Mastawa, menegaskan bahwa penindakan ini dilakukan setelah pemilik usaha mengabaikan serangkaian teguran resmi yang telah dilayangkan oleh pemerintah daerah berupa Surat Peringatan atau SP.
“Pelanggaran di kawasan WBD Jatiluwih, khususnya pada Warung Wayan yang membangun restoran dengan konstruksi baja, Dinas PUPR sudah memberikan SP 1, SP 2, hingga SP 3. Hasil dari temuan pelanggaran tersebut kemudian dikirimkan ke Satpol PP untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Manik Mastawa pada Senin, (26/10).
Ia menjelaskan, penindakan tersebut berawal dari peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemkab Tabanan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satpol PP pada 13 Oktober 2026. Langkah ini diambil usai pembangunan fisik di lokasi Warung Wayan milik I Wayan Subrada sempat viral di media sosial.
“Setelah ada informasi viral, tim gabungan langsung melakukan pengecekan ke lapangan dan memberikan arahan serta pengertian kepada pelaku usaha bahwa bangunan tersebut semestinya tidak boleh dilakukan apalagi dilanjutkan,” tegasnya.
Di lokasi, pemilik usaha sempat berdalih bahwa berdasarkan pemahamannya atas rapat koordinasi di Kantor Bupati serta rekomendasi Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali, ia mengira diizinkan melanjutkan usaha dan meningkatkan fisik bangunan untuk dijadikan restoran, rumah tinggal, serta bangunan suci.
Namun, tim Pemda Tabanan menegaskan bahwa lokasi usaha tersebut berada di Zona Inti Kawasan Tempat Suci, Kawasan Hortikultura, serta Kawasan Warisan Budaya Lansekap Budaya Subak dan Pura Caturangga Batukaru. Sesuai dengan aturan moratorium terhadap 13 pelaku usaha di kawasan tersebut, penambahan bangunan atau alih fungsi lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sama sekali tidak diperbolehkan.
“Hasil pengecekan lapangan pada 13 Oktober tersebut kemudian kami bahas dan godok secara matang dalam Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) pada 19 Oktober 2026. Dari hasil rapat dan arahan pimpinan, kami bersama tim teknis dari PU dan Perizinan telah berkoordinasi langsung dengan pihak bersangkutan agar bangunan tersebut dibongkar,” pungkas Manik Mastawa. (Ar/CB.1)
