Tabanan – Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan pihaknya masih berhati-hati dalam menanggapi usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terkait skema baru pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot oleh Perumda Sanjayaning Singasana.
Arnawa menegaskan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama (PKS) tersebut masih berada pada tahap awal di Panitia Khusus (Pansus) VIII. “Saat ini masih dalam proses perjalanan Pansus VIII. Jadi kita mesti menunggu rapat-rapat berikutnya dan komunikasi berikutnya, supaya menemukan hasil yang terbaik,” ujarnya seusai memimpin rapat paripurna persetujuan empat Ranperda, Kamis (27/11).
Ia mengakui konsep pengelolaan melalui Perumda secara skema memungkinkan, namun keputusan final belum dapat diambil karena harus disinkronkan dengan seluruh pihak. “Dari konsep yang ditawarkan eksekutif, segala sesuatu bisa saja terjadi. Namun ini baru rapat awal. Kami pun belum sempat berkoordinasi dengan para pihak, jadi mohon bersabar,” kata Arnawa.
Menurutnya, tujuan DPRD adalah mencari formulasi terbaik bagi Tabanan, termasuk bagi masyarakat dan pengempon pura di kawasan Tanah Lot.
Sementara itu, Ketua Pansus VIII DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menegaskan pembahasan skema baru harus segera diputuskan untuk mengantisipasi persoalan saat masa PKS pengelolaan berakhir pada 17 November 2026.
Eka Putra juga menyoroti temuan BPK terkait status pengelola DTW Tanah Lot yang hingga kini belum berbadan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru. “Jika ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan persoalan baru akan muncul,” ujarnya.
Ia menambahkan DPRD akan mengawal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kesepakatan PKS sebelumnya tetap menjadi pedoman. Pihaknya juga meminta OPD terkait menyiapkan road map pengelolaan serta kajian lengkap, mengingat Tanah Lot merupakan penyumbang PAD terbesar. “Harus ada kajian lengkap. Jangan sampai pendapatan justru turun ketika skema baru diterapkan,” tegasnya. (Pan/CB.3)
