Tabanan – Komisi II DPRD Kabupaten Tabanan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk meningkatkan kualitas penerangan jalan umum (LPJU) dan menata pedagang UMKM secara lebih tertib. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi II bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung DPRD Tabanan, Rabu (15/10).
Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Wayan Lara menyampaikan, banyak laporan masyarakat terkait lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di sejumlah titik. Dalam rapat tersebut, Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa dari total anggaran LPJU tahun 2025 sebesar Rp14 miliar, sebanyak Rp12,8 miliar digunakan untuk pembayaran rekening listrik, menyisakan hanya Rp1 miliar untuk pemeliharaan 18 ribu titik lampu jalan.
Melihat kondisi tersebut, Komisi II menilai perlu adanya peningkatan kualitas dan efisiensi pengelolaan LPJU.
“Kami mengusulkan agar anggaran penerangan jalan ditingkatkan menjadi sekitar Rp15,1 miliar pada tahun 2026. Selain itu, kami akan mendorong tambahan Rp2,7 miliar untuk pengadaan mobil lif guna mendukung pemeliharaan lampu,” ujar I Wayan Lara.
Selain penerangan jalan, Komisi II juga menyoroti penataan pedagang UMKM di sejumlah kawasan, salah satunya di area Dangin Carik. Komisi II meminta Dinas Perdagangan memastikan agar penataan dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu aktivitas masyarakat, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
Komisi II juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap izin usaha agar seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap dinas dapat memperkuat kerja sama dengan desa-desa dalam program pemberdayaan ekonomi lokal,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang tertib, bersih, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tabanan. (Pan/CB.2)
