Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi menerjunkan 439 petugas lapangan untuk mengawal jalannya Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari ambisi daerah untuk mengikis kebijakan berbasis asumsi dan beralih ke pembangunan yang bertumpu pada data akurat serta presisi.
Pelepasan ratusan ujung tombak pendataan ini dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, di halaman Kantor Bupati Tabanan pada Selasa, 23 Juni 2026. Seremoni yang dibungkus dalam Apel Penguatan Komitmen Bersama ini menandai bergulirnya pemetaan potret pelaku usaha dan geliat ekonomi di seluruh penjuru Tabanan.
Agenda nasional sepuluh tahunan ini dinilai strategis bagi Tabanan. Data yang diproduksi dari lapangan nantinya akan menjadi basis argumentasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik, memetakan potensi investasi, mendesain penciptaan lapangan kerja, hingga intervensi program pengentasan kemiskinan.
“Bagi Kabupaten Tabanan, keberadaan data ekonomi yang lengkap, akurat, presisi, dan mutakhir merupakan instrumen yang sangat penting. Dengan data yang valid, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran,” kata Sanjaya, Selasa.
Proses pendataan di lapangan sebetulnya telah bergulir sejak 8 Juni lalu dan dijadwalkan rampung pada 31 Agustus 2026. Mengingat rentang waktu yang cukup panjang serta luasnya cakupan wilayah, validitas data yang dihimpun kerap menjadi tantangan klasik.
Menanggapi hal itu, Sanjaya mewanti-wanti ratusan petugas yang sebagian besar diisi oleh jejaring Agen Statistik Tabanan Unggul (ASTU) tersebut untuk menjaga integritas. Kerap kali, bias data terjadi akibat kelalaian di tingkat akar rumput atau resistensi dari responden.
“Saya berharap seluruh petugas mampu menjadi duta statistik yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan junjung tinggi profesionalitas,” tegas politikus asal Dauh Pala, Tabanan tersebut.
Di sisi lain, keberhasilan sensus ini juga bertumpu pada keterbukaan pelaku usaha dan masyarakat untuk memberikan informasi yang riil tanpa ditutup-tutupi. Ketakutan klasik pelaku usaha biasanya berkaitan dengan kebocoran data rahasia dagang atau kaitannya dengan instrumen perpajakan.
Pemerintah Kabupaten Tabanan pun menjamin bahwa seluruh data yang disetorkan masyarakat dalam perhelatan Sensus Ekonomi 2026 ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang.
Hadir dalam apel komitmen tersebut Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala BPS Tabanan, serta para kepala perangkat daerah yang diharapkan mampu mengintegrasikan data statistik sektoral ini ke dalam perencanaan anggaran daerah mendatang. (Ar/CB.1)
