Tabanan – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi terhadap catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh para anggota Dewan. Catatan tersebut berisi saran, masukan, dan koreksi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah selama tahun anggaran 2024.
“Saya memberikan apresiasi terhadap catatan dan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tabanan tahun anggaran 2024, yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah selama tahun anggaran 2024,” ujarnya saat rapat paripurna di DPRD Tabanan pada Rabu, (9/4).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda Tabanan, Sekda beserta jajarannya.
Lebih lanjut, Bupati Sanjaya juga menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi acuan dan pondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga, berkat sinergi para legislatif dan eksekutif mampu membawa Tabanan menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi.
“Atas seluruh catatan dan rekomendasi tersebut, akan menjadi acuan dan pondasi bagi kami, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya,” tegasnya.
Selanjutnya, Bupati Sanjaya mengakui bahwa tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 akan lebih berat, baik dari aspek global, nasional, maupun lokal.
“Kami sangat menyadari, bahwa di tahun 2025 ini kita akan menghadapi berbagai tantangan baik bersifat global, nasional maupun lokal,” ujarnya.
Penyampaian rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan saat itu, disampaikan oleh I Gusti Nyoman Omardani. Dalam rekomendasi tersebut, ditetapkan tujuh bidang prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, yaitu pangan, sandang, dan papan (kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan), adat, agama, tradisi, seni, dan budaya (pariwisata, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik).
“Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dan secara umum telah berjalan dengan baik, namun perbaikan akan terus diupayakan agar pelayanan bisa lebih dioptimalkan,” pungkas Omardani. (Ar/CB.1)
