Jakarta – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunjukkan keberanian dan konsistensi dalam menegakkan hukum, menyusul dua kali mangkirnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BTN) Nusron Wahid dari panggilan lembaga antirasuah tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane, dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Rabu (21/10). Ia menilai publik kini tengah menyorot langkah lanjutan KPK dalam menghadapi pejabat negara aktif.
“KPK sedang dalam sorotan publik. Publik bertanya, kenapa Nusron Wahid tidak memenuhi dua panggilan KPK dan lebih mementingkan perjalanan dinas ke luar negeri. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, KPK harus berani, tidak boleh menjadi penakut,” ujar Raja Pane dalam keterangan tertulisnya.
Polemik ini bermula ketika Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pertama KPK pada 7 Oktober 2026 untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BTN. Pada panggilan kedua tanggal 15 Oktober 2026, yang bersangkutan kembali absen dengan alasan menjalani perjalanan dinas ke luar negeri, sementara di waktu bersamaan terlihat menghadiri sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana. Menanggapi hal tersebut, pihak KPK menyatakan penyidik masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran dan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan menerbitkan surat perintah membawa.
Dalam diskusi yang turut dihadiri mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019–2022 Hendry Ch Bangun, pengurus FWK, serta sejumlah pemimpin redaksi media massa ini, wartawan senior M Nasir juga mengangkat isu kebebasan berekspresi. Diskusi tersebut turut menyoroti aksi Greenpeace membentangkan spanduk raksasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hendry Ch Bangun mengapresiasi pernyataan Kepala Bakom Pemerintah, Syahganda Nainggolan, yang menyatakan bahwa pemerintah menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.
“Kita pegang pernyataan Syahganda ini sebagai komitmen pemerintah. Ini penting agar media massa tidak takut dalam menyampaikan kritik. Buktikan pemerintah tidak antikritik,” tegas Hendry.
Sementara itu, Pimpinan Redaksi Mitrapolitika, Berman Nainggolan menambahkan bahwa enam aktivis yang sempat dievakuasi aparat gabungan saat memasang spanduk tersebut kini telah dipulangkan usai mendapatkan penanganan kesehatan.
Menutup diskusi, Raja Pane kembali menekankan bahwa ketegasan penegak hukum dan komitmen keterbukaan pemerintah sedang diuji di tengah harapan besar masyarakat. “Sekali lagi, ketegasan KPK sedang diuji. Rakyat menunggu tindakan nyata KPK, bukan omon-omon,” pungkasnya. (Ar/CB.1)
