Tabanan – Untuk menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2024, DPRD Tabanan melalui rapat kerja gabungan Komisi I, II, III, dan IV memberikan sejumlah penekanan strategis pada Selasa, (8/4). Rapat langsung dipimpin Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa.
Pada saat rapat, Arnawa menegaskan LKPJ bukan sekadar laporan pertanggungjawaban tahunan, melainkan bahan evaluasi untuk mendorong pembangunan yang lebih baik di Tabanan. Setiap komisi pun memberikan catatan penting, mulai dari isu kesejahteraan pegawai, pertanian, hingga sarana pendidikan dan kesehatan.
Komisi I menyoroti nasib pegawai kontrak dan tenaga pengabdi yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih. “Kami mendorong eksekutif segera menyelesaikan persoalan ini dan membuka jalan agar mereka bisa diangkat menjadi P3K secara bertahap,” ujar Arnawa.
Sementara itu, Komisi II menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian yang kini semakin terancam alih fungsi. Dewan mendorong agar pemerintah tidak hanya bersinergi dengan semua pihak untuk menghentikan alih fungsi lahan, tetapi juga mengalokasikan anggaran bagi petani, terutama untuk pupuk organik yang sudah terbukti efektif di Tabanan.
Komisi III turut memberi perhatian pada optimalisasi pendapatan daerah. Mulai 2025 atau 2026, Dewan mendorong Pemkab Tabanan menerapkan sistem digital, termasuk e-ticketing untuk pungutan retribusi di obyek wisata dan parkir. “Kami ingin PAD Tabanan naik secara signifikan, tapi harus dimulai dengan langkah-langkah modern dan transparan,” tegas Arnawa.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Komisi IV menyampaikan hasil pantauan lapangan yang cukup memprihatinkan. Sejumlah sekolah dalam kondisi rusak berat hingga harus meliburkan siswa saat musim hujan. “Ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan,” katanya.
Selain itu, kondisi defisit anggaran rumah sakit juga menjadi perhatian serius. Dewan meminta langkah konkret agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. “Jangan sampai RS justru jadi ‘sakit berkepanjangan’. Ini menjadi prioritas evaluasi kami,” ujarnya.
Dengan berbagai catatan dari keempat komisi ini, DPRD Tabanan berharap rekomendasi LKPJ tahun 2024 bisa disusun dalam waktu satu bulan ke depan. Harapannya, sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa melahirkan kebijakan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. (Pan/CB.2)
