Tabanan – Komisi I DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan keuangan Daerah pada Kamis, (2/1) dengan agenda membahas nasib pegawai non-ASN Pemkab Tabanan yang tidak lolos sebagai P3K.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyebutkan, pihaknya mencarikan solusi karena masih lumayan banyak pegawai non-ASN yang mencapai 1.985 orang.
“Jika melihat hasil rapat, bisa jadi ada dua mekanisme antara pegawai paruh waktu dan pegawai penuh waktu,” ujar Omardani.
Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Pupuan ini menyebutkan, melihat jumlah tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi P3K pada tahap pertama, serta koordinasi dengan badan keuangan bisa dialokasikan tenaga paruh waktu.
“Perlu penganggaran sekitar 20 miliar di Perubahan 2025,” ujarnya.
Omardani menyebutka, pihaknya tidak ingin ada kegamangan dari pegawai non-ASN di Pemkab Tabanan yang tidak lolos seleksi P3K. Apalagi banyak yang telah mengabdi hingga puluhan tahun.
“Akan kami perjuangkan. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan,” ujarnya.
Kepala BKPSDM Tabanan I Made Kristiadi Putra menyebutkan, untuk hasil seleksi tahap pertama telah diumumkan oleh pihaknya. Tapi, untuk formasi guru masih belum karena ada kendala teknis.
“Di beberapa kabupaten kota lain juga mengalami hal sama. Kami masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN),” ujarnya.
Ia menyebutkan, jika nantinya aka nada informasi susulan terkait hal tersebut, Kristiadi berjanji akan segera mengumumkannya. “Akan segera kami umumkan,” ujarnya.
Untuk pendaftaran seleksi tahap kedua P3K diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Sebelumnya 2.372 pegawai non-ASN di Pemkab Tabanan ikut seleksi P3K dengan memperebutkan 294 formasi. Sementara, nantinya pada tahap kedua tersedia 94 formasi.
“Ini merupakan program yang satu paket,” ujar Kristiadi. (Ar/CB.1)
