Tabanan – Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, menyampaikan keprihatinannya yang mendalam terkait potensi ancaman eksploitasi Air Bawah Tanah (ABT) di Bali, khususnya di kawasan Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Arnawa mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur secara ketat pemanfaatan sumber daya air bawah tanah ini demi melindungi kawasan subur Jatiluwih.
“Saya pernah sampaikan pada Gubernur Bali, Wayan Koster jika bicara menjaga Bali, salah satu indikatornya itu. Harus mampu membuat Perda, Pergub terkait tentang air bawah tanah ini dan saya mengawal urusan ABT ini dari dulu,” kata Arnawa usai memimpin rapat kerja dengan pihak eksekutif membahas rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2025–2029, Rabu (14/5) di DPRD Tabanan.
Menurutnya, dampak negatif pengeboran ABT di wilayah pegunungan seperti Jatiluwih yang dikenal dengan sistem irigasi subaknya yang mendunia. Pengeboran ABT dapat merusak lapisan bumi dan mengganggu sumber air permukaan.
“Air bawah tanah ini ketika dibor, maka lapisan bumi akan pecah. Sehingga air yang naik ke permukaan tanah ini akan terganggu. Sekian tahun lagi jangan mimpi deh, ada air yang masih muncul ke permukaan tanah,” imbuhnya.
Arnawa mengakui, larangan ABT ini harus berlaku untuk semua pihak, untuk meningkatkan pengawasan dan melakukan kajian mendalam untuk menentukan zona mana yang boleh dan tidak boleh dieksploitasi air bawah tanahnya.
“Kami berharap ada tindakan dan aturan yang tegas. Bila perlu sosialisasi dengan melibatkan para perbekel untuk mengawasi wilayahnya masing-masing, jangan sampai ada ABT-ABT liar,” ujarnya. (Pan/CB.2)
