Tabanan – Sorotan pedas kembali terlontar dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (19/8). Kali ini, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menuding kinerja eksekutif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jalan di tempat.
Arnawa menekankan, salah satu bukti lemahnya kinerja itu adalah lambannya penerapan sistem e-tiketing di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot. Program yang sudah direncanakan sejak 15 tahun lalu hingga kini tak kunjung terealisasi.
“Jawabannya selalu tidak pasti setiap kali ditanyakan. Padahal, tujuan e-tiketing jelas: mengurangi kebocoran dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta 2026 mendatang program ini benar-benar terwujud,” tegasnya.
Selain mendesak percepatan e-tiketing, DPRD juga mendorong Pemkab Tabanan berani mengambil langkah strategis lain, seperti menyiapkan lahan investasi yang mampu mendongkrak PAD dalam 2–3 tahun ke depan.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua TAPD yang juga Sekda Tabanan, I Gede Susila, mengakui adanya tantangan serius dalam keuangan daerah. Ia memaparkan total pendapatan daerah dalam rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025 hanya Rp2,223 triliun, turun Rp12,7 miliar (0,57 persen) dibanding APBD induk 2025 sebesar Rp2,236 triliun.
PAD tahun 2025 diproyeksikan Rp754 miliar lebih, hanya naik tipis Rp14 miliar dari target Rp739 miliar. Sebaliknya, dana transfer turun tajam Rp42,5 miliar sehingga tersisa Rp1,454 triliun lebih. Kondisi ini dipicu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan kebijakan Menteri Keuangan terkait penyesuaian alokasi transfer.
Belanja daerah juga ikut terpangkas Rp19,3 miliar (0,84 persen), membuat APBD Tabanan 2025 terancam defisit sekitar Rp70 miliar.
“Meski ada penurunan, program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap kami pastikan berjalan. Itu komitmen pimpinan daerah,” tegas Susila. (Pan/CB.3)
