Tabanan – Gerak cepat penyegaran birokrasi kembali dilakukan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dengan mengukuhkan dan melantik 29 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut digelar secara hybrid di Tabanan Command Center Kominfo Tabanan, Rabu (18/2).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ketua DPRD Tabanan, Sekda, para Asisten, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Tabanan.
Sebanyak 29 pejabat resmi dilantik, terdiri dari 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), 16 Pejabat Administrator (Eselon III), dan 7 Pejabat Pengawas (Eselon IV). Pengukuhan ini merupakan bagian dari penyesuaian nomenklatur serta penguatan kelembagaan baru guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.
Secara khusus, pengangkatan dan pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 180/617/02/HK/2026 yang ditetapkan di Singasana pada 13 Februari 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi BKN setelah melalui uji kompetensi dan evaluasi kinerja.
Dalam mutasi jabatan kali ini, sejumlah posisi strategis mengalami pergeseran. Ni Dewa Ayu Putu Sri Widyanti kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. I Made Yudiana dipercaya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. I Gusti Putu Ekayana mengemban jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian. Sementara, Ni Wayan Mariati resmi menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah.
Bupati Sanjaya menegaskan, rotasi dan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Rotasi dan mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya melantik, Sanjaya juga langsung memberi “PR” kepada para pejabat yang baru dikukuhkan. Ia meminta percepatan kinerja, inovasi nyata, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan pelayanan publik.
“Tidak ada ego sektoral, yang ada kerja bersama demi pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh jajaran segera melakukan konsolidasi internal, menyusun langkah strategis, dan memastikan program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat manfaat. (Ar/CB.1)
