Tabanan – Menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi perhatian serius Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa. Ia menilai salah satu faktor yang memberatkan petani adalah beban pajak lahan sawah, sehingga mendorongnya mengusulkan kebijakan pembebasan pajak bagi lahan basah yang telah bersertifikat sawah.
Menurut Arnawa, Kabupaten Tabanan yang dikenal sebagai daerah agraris sekaligus lumbung beras Bali harus memiliki langkah konkret untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Salah satunya melalui insentif kebijakan yang berpihak pada petani. “Kalau ingin sawah tetap terjaga dan petani sejahtera, maka pemerintah harus hadir lewat regulasi yang melindungi,” ujarnya, Minggu (7/2).
Ia mengungkapkan, saat ini krisis regenerasi petani mulai terasa. Banyak anak muda enggan bertani karena menganggap sektor pertanian kurang menjanjikan dibandingkan pariwisata atau pekerjaan lain. “Sekarang jarang anak muda mau jadi petani. Mereka cenderung memilih kerja yang bersih dan punya waktu berlibur,” kata politisi yang akrab disapa Komet itu.
Arnawa menambahkan, kebijakan pembebasan pajak lahan sawah sejatinya sudah diterapkan di kawasan Jatiluwih. Namun menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya tidak terbatas di satu wilayah saja, melainkan diperluas ke seluruh wilayah Tabanan yang memiliki lahan basah bersertifikat sawah. “Usulan ini bukan sekadar wacana, tapi betul-betul untuk mensejahterakan petani,” tegasnya.
Dengan adanya pembebasan pajak, ia berharap beban petani dapat diringankan sehingga mereka lebih termotivasi mempertahankan sawahnya dan tidak tergoda menjual atau mengalihfungsikan lahan. “Kalau pajak lahan sawah dibebaskan, petani pasti lebih terbantu dan terdorong untuk tetap menjaga sawahnya,” ujarnya.
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Arnawa menyatakan siap memperjuangkan usulan tersebut agar dapat dibahas dan diakomodasi dalam kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pertanian di Tabanan.
“Petani harus mau menjaga sawahnya, dan pemerintah wajib melindungi. Di dewan akan kami coba bahas, mudah-mudahan ada jalan,” pungkasnya. (Pan/CB.2*)
