Denpasar – Polemik pro dan kontra pembangunan Liquefied Natural Gas (LNG) di kawasan Sidakarya akhirnya terjawab. Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka, menegaskan bahwa proses sosialisasi dan edukasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek LNG telah dilakukan sejak tahun 2022 dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat ditemui awak media, Sabtu malam (24/1). Ia menekankan bahwa sosialisasi tidak dilakukan sekali atau dua kali, melainkan berulang kali agar masyarakat benar-benar memahami rencana pembangunan LNG.
“Bahkan Bapak Gubernur Bali sendiri hadir memberikan penjelasan. Bali tidak boleh terus bergantung pada pasokan listrik dari Jawa. Bali harus mandiri energi, tetapi dengan energi bersih, bukan diesel,” ujar Ketut Suka.
Menurutnya, melalui penjelasan tersebut, masyarakat akhirnya memahami urgensi pembangunan LNG sebagai solusi kebutuhan energi Bali yang berkelanjutan, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang ramah lingkungan.
Ketut Suka menjelaskan, sosialisasi AMDAL tidak hanya melibatkan masyarakat Desa Adat Sidakarya dan Intaran, tetapi juga masyarakat Desa Adat Serangan, Sanur, akademisi, serta kelompok nelayan dari ketiga wilayah tersebut. Seluruh pihak yang hadir, kata dia, telah menyatakan dukungan secara resmi melalui dokumen dan tanda tangan.
“Semua sepakat mendukung pembangunan LNG di Sidakarya. Ada dokumen resmi dukungan itu. Dari Desa Adat Serangan, bendesa adat, lurah, tokoh masyarakat, dan nelayan hadir. Jadi kami heran kenapa sekarang muncul polemik lagi,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejak awal sosialisasi, seluruh dampak pembangunan telah dipaparkan secara komprehensif oleh para pakar, baik dari sisi lingkungan hidup, ekonomi, sosial, budaya, hingga keagamaan. Para ahli yang dilibatkan berasal dari berbagai institusi, termasuk dari ITS Surabaya dan akademisi di Bali.
“Kami tidak ujug-ujug menerima pembangunan ini. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan semua unsur tanpa kecuali. Dampak positif dan negatif dijelaskan secara ilmiah, bahkan hingga potensi dampak terkecil sudah diantisipasi,” katanya.
Salah satu kekhawatiran utama masyarakat saat itu adalah potensi bahaya jika terjadi kesalahan manusia atau kebocoran gas. Namun, melalui simulasi langsung, masyarakat diberi pemahaman bahwa LNG berbeda dengan LPG. Gas yang disalurkan masih dalam bentuk cair dan proses gasifikasi dilakukan di lokasi lain.
“Di wilayah Sidakarya dan Intaran hanya dilewati pipa. Dalam simulasi, gas cair itu bahkan tidak langsung menyala saat disulut api, hanya seperti lilin kecil. Ini disaksikan banyak pihak,” jelas Ketut Suka.
Ia juga mengungkapkan bahwa satu-satunya wilayah yang sempat menyatakan keberatan adalah Desa Sanur, dengan kekhawatiran terhadap kerusakan mangrove dan vegetasi pesisir. Keberatan tersebut kemudian diakomodasi dengan menggeser infrastruktur LNG ke tengah laut sejauh sekitar 3,5 kilometer dari bibir pantai.
Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Sidakarya, Putu Benny Adnyana, menegaskan bahwa sosialisasi AMDAL LNG juga telah dilakukan secara khusus kepada para nelayan. Seluruh kekhawatiran terkait aktivitas melaut dan lalu lintas kapal LNG telah dibahas dan diantisipasi.
“Kekhawatiran kapal LNG besar akan mengganggu nelayan itu tidak benar. Jalur kapal sudah diatur, dan keberadaan kapal LNG tidak lebih dari 24 jam. Jadi tidak mengganggu aktivitas nelayan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran LNG di Sidakarya tidak menghambat aktivitas nelayan seperti yang selama ini diisukan. Keputusan desa adat pun telah melalui pertimbangan matang terkait manfaat dan konsekuensi bagi masyarakat.
Selain itu, Kelompok Nelayan Sidakarya juga telah berkomitmen bersama pihak Taman Hutan Raya (Tahura) untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk perawatan mangrove dan pembersihan sampah di kawasan hutan bakau.
“Kami memang ditugaskan menjaga hutan mangrove, termasuk membersihkan sampah agar tidak merusak lingkungan,” katanya.
Putu Benny menilai, kebutuhan LNG di Bali saat ini sudah sangat mendesak. Pengalaman terjadinya pemadaman listrik atau blackout beberapa kali menjadi pelajaran penting bagi seluruh masyarakat Bali.
“Masyarakat sekarang menunggu realisasi pembangunan LNG. Kami berharap keterbukaan semua pihak agar pembangunan ini segera diwujudkan dan memberi manfaat bagi semua,” pungkasnya. (An/CB.3)
