Tabanan – Komisi III DPRD Tabanan mendorong percepatan pembentukan Sistem Informasi Berbasis Elektronik (Siber) Pendapatan sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usulan ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan, Senin (14/7).
Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, menegaskan pentingnya sistem digital terpadu guna mengatasi berbagai hambatan teknis dan koordinatif, terutama dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
“Masih banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Pembentukan Siber Pendapatan akan memperkuat kontrol, mempercepat transaksi, serta mengintegrasikan data secara menyeluruh,” ujarnya.
Dharma Putra juga menyoroti lemahnya edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Ia menilai masih banyak warga yang belum memahami mekanisme pembayaran pajak secara mandiri.
“Banyak masyarakat berpikir harus menunggu kitir pajak. Padahal cukup dengan NOP, pembayaran bisa dilakukan. Ini menunjukkan edukasi dan sistem kita masih belum maksimal,” tambahnya.
Selain itu, Komisi 3 juga mendorong peningkatan koordinasi antara Bakeuda, BPN, dan notaris dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memperkuat basis data dan mempercepat pencatatan transaksi.
Menanggapi dorongan tersebut, Kepala Bakeuda Tabanan, I Wayan Kotio, menyatakan kesiapannya untuk mempercepat pembentukan sistem digital pendapatan. Ia menyebut bahwa saat ini telah dibentuk Tim Optimalisasi Pendapatan yang melibatkan berbagai pihak, seperti kejaksaan, kepolisian, BPN, dan unsur pemda.
“Tim ini sudah berjalan, tapi memang perlu evaluasi. Kami akan koordinasikan lebih lanjut, termasuk percepatan sistem siber yang memang sangat strategis,” kata Kotio.
Komisi 3 DPRD Tabanan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal upaya peningkatan PAD, termasuk dengan meninjau langsung pengelolaan aset oleh OPD pengguna, agar pemanfaatannya berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal bagi daerah. (Ar/CB.1)
