Tabanan – Menjelang Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan, polemik imbauan pemasangan penjor yang dikeluarkan Perusahaan Listrik Negara (PLN), khususnya dari PLN UP3 Bali Utara, mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Tabanan I Gede Komang Agus Pande Suryawan, yang menyayangkan pernyataan PLN terkait jarak aman pemasangan penjor dari jaringan listrik dan berujung terjadinya polemik.
Sebelumnya, PLN UP3 Bali Utara mengeluarkan imbauan agar masyarakat Hindu memasang penjor dengan memperhatikan jarak aman minimal 2,5 meter dari kabel dan tiang listrik. Imbauan itu disampaikan sebagai langkah pencegahan demi keselamatan, terutama karena bambu penjor yang basah dapat menghantarkan arus listrik dan memicu gangguan jaringan. Bahkan PLN mencatat adanya sejumlah kasus gangguan listrik yang dipicu oleh penjor yang terlalu dekat dengan kabel pada tahun-tahun sebelumnya.
Imbauan tersebut kemudian menuai reaksi publik hingga viral di media sosial, sehingga PLN UP3 Bali Utara akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Manajer PLN UP3 Bali Utara, Elasinta, menegaskan bahwa tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung tradisi Hindu Bali, dan imbauan diberikan semata-mata demi keselamatan masyarakat dalam merayakan hari suci.
Meski demikian, KMHDI Tabanan menilai pernyataan itu tetap kurang tepat. Ketua PC KMHDI Tabanan menegaskan, penjor bukan sekadar simbol dekoratif, melainkan memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi umat Hindu Bali.
“Kami merasa imbauan tersebut kurang tepat.. Penjor itu bukan hanya simbol, tapi memiliki makna spiritual yang sakral. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum tiang dan kabel PLN berdiri. Di hari suci Galungan dan Kuningan, penjor adalah identitas kami sebagai umat Hindu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi jaringan listrik di Bali, khususnya kabel yang dinilai semrawut dan kurang tertata. Menurutnya, jika keselamatan menjadi sorotan, PLN seharusnya menata infrastruktur dengan lebih baik, termasuk mempertimbangkan pemasangan kabel bawah tanah agar tidak mengganggu aktivitas adat dan keagamaan.
“Kami sangat menyayangkan kondisi kabel yang semrawut di banyak titik. Jika ada kekhawatiran terkait keselamatan, yang harus dibenahi adalah jaringan listriknya. Jangan justru membatasi tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun,” ujarnya.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik, menandai perlunya sinergi lebih erat antara penyedia layanan publik dan masyarakat adat. KMHDI Tabanan berharap ke depan tidak terjadi lagi penyampaian imbauan yang berpotensi menyinggung nilai-nilai budaya, terutama jelang hari besar keagamaan umat Hindu di Bali. “Di sini mari kita saling menghargai dan saling memberikan dukunga. Kami sebagai organisasi kemahasiswaan hanya mengingatkan dan memberikan respon terhadap dinamika sosial yang ada,” pungkasnya. (Ar/CB.1)
