Tabanan – Setelah adanya pengumuman Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K dipastikan sekitar 1.985 pegawai non-ASN di Pemkab Tabanan tidak lolos menjadi aparatur sipil negara. Jumlah yang sangat signifikan ini menjadi perhatian khusus bagi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tabanan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyebutkan, pihaknya sudah meminta Komisi I bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan kajian dengan adanya situasi itu.
“Karena terkait dengan kepegawaian adalah merupakan salah satu penopang kinerja pemerintah daerah,” ujarnya Kamis, (2/1) di DPRD Tabanan.
Politisi asal Blayu, Kecamatan Marga ini mengatakan, agar pegawai non-ASN tidak berpikir karir mereka usai di Pemkab Tabanan. Selain tahap pertama, pemerintah pusat juga memperpanjang rekrutmen P3K yang pendaftarannya dibuka hingga 7 Januari 2025.
“Kami sudah minta juga teman-teman di komisi agar bisa memperhitungkan secara cermat. Paling tidak, akhir tahun ini persoalan ini sudah menemukan solusi,” ujarnya.
Eka menambahkan, apalagi soal pegawai terkait langsung dengan kemampuan penganggaran daerah. Sehingga perlu dilakukan perhitungan cermat. Melihat saat ini Pemkab Tabanan juga tengah menggenjot perbaikan dan penataan infrastruktur.
“Apalagi ada tenaga non-ASN yang telah mengabdi selama puluhan tahun,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani menyebutkan, pihaknya tengah mencarikan solusi kongkret karena masih lumayan banyak pegawai non-ASN yang mencapai 1.985 orang.
“Jika melihat hasil rapat, bisa jadi ada dua mekanisme antara pegawai paruh waktu dan pegawai penuh waktu,” ujar Omardani. (Ar/CB.1)
