Tabanan – Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot resmi memasuki babak baru seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Beraban dan Pengempon Pura Luhur Tanah Lot bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana. Prosesi penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya tersebut digelar di Ruang Rapat Bupati Tabanan, Selasa, (17/11).
Turut hadir dalam momen strategis tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta jajaran Asisten Setda, pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Direktur Perumda Sanjayaning Singasana, Jero Bendesa Adat Beraban, Ketua Pengempon Pura Luhur Tanah Lot, serta perwakilan Notaris dan Kantor Akuntan Publik.
Bupati Sanjaya mengapresiasi komitmen dan kedewasaan seluruh pihak yang berhasil merampungkan kesepakatan tersebut setelah melalui proses pembahasan panjang yang diwarnai beragam pandangan dan dinamika.
“Perbedaan bukanlah alasan, melainkan ruang untuk menemukan kesepakatan yang lebih baik,” tegas Bupati Sanjaya.
Ia menekankan tiga pilar utama dalam pelaksanaan PKS ini, yakni komitmen kebersamaan, profesionalitas pengelolaan, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perjanjian ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen moral untuk menjaga transparansi tata kelola serta mengharmoniskan kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, dan ekonomi warga.
“Tanah Lot bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga kawasan suci, warisan budaya, dan kebanggaan masyarakat Tabanan. Karena itu, seluruh kepentingan di dalamnya harus senantiasa kita jaga secara harmonis,” ujarnya.
Bupati Sanjaya pun mengajak seluruh elemen terkait untuk menanggalkan sekat maupun kepentingan sepihak, serta menjadikan kesepakatan ini sebagai pijakan tanggung jawab bersama dalam memajukan pariwisata Tabanan.
“Mari kita jadikan kesepakatan hari ini sebagai awal babak baru pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih profesional dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, dan mari kita buktikan bahwa pemerintah, desa adat, pengempon pura, dan Perumda dapat berjalan bersama demi kebanggaan dan kepentingan kita bersama,” imbuhnya.
Asisten II Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Agung Rai Dwipayana selaku ketua tim kerja pembentukan Kerja Sama Operasi (KSO) DTW Tanah Lot melaporkan, penyusunan PKS baru ini dilatarbelakangi oleh berakhirnya masa berlaku PKS Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 358/DPBRB/XI/2011 tepat pada 17 November 2026.
Langkah ini juga mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 2 November 2026 tentang Penugasan Perumda Sanjayaning Singasana dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan DTW Jatiluwih dan DTW Tanah Lot, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan KSO Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot.
“Dengan ditandatanganinya PKS ini, diharapkan seluruh pihak memiliki komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan DTW Tanah Lot yang lebih baik, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat adat, pengempon pura, dan masyarakat Tabanan secara keseluruhan,” pungkas Rai Dwipayana. (Ar/CB.1)

