Tabanan – Pasca Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan ultimatum terkait maraknya premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) di Pulau Dewata, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan mengusulkan agar aparat keamanan adat atau pecalang diberikan gaji sebagai bentuk apresiasi dan peningkatan profesionalisme tugas mereka.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Rabu (13/5), menyatakan bahwa pemberian gaji kepada pecalang perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan daerah, khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Menurutnya, hal ini penting agar para pecalang dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, penuh tanggung jawab, dan turut aktif menjaga stabilitas keamanan di Bali.
“Untuk anggaran gaji bagi para pecalang nantinya akan kami bahas kembali bersama pemerintah daerah,” ujar Arnawa.
Pernyataan ini disampaikan menyusul penolakan terhadap keberadaan ormas asal luar Bali yang belakangan menimbulkan keresahan masyarakat. DPRD Tabanan menegaskan bahwa Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas-ormas yang mengklaim menjaga keamanan, namun justru berujung pada tindakan premanisme.
“Keberadaan ormas semacam itu hanya akan merusak citra Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia,” tegas Arnawa.
Dengan menggandeng kekuatan lokal seperti pecalang yang telah berakar dalam sistem adat Bali, diharapkan keamanan wilayah tetap terjaga tanpa harus mengandalkan pihak-pihak eksternal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali. (Pan/CB.2)
